KABAR SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo didorong memperkuat mitigasi banjir menjelang musim penghujan. Penanganan banjir dinilai tidak cukup hanya mengandalkan penyedotan genangan dan pembersihan saluran setelah air meluap.
Ketua Fraksi Demokrat-NasDem DPRD Sidoarjo, Muh Zakaria Dimas Pratama, mengatakan pola penanganan banjir perlu bergeser dari respons darurat menuju pencegahan dan pengendalian yang lebih terencana.
“Jangan sampai nyanyian banjir setiap tahun selalu berbunyi. Mengingat kita akan memasuki musim penghujan, belanja untuk mitigasi harus diarahkan secara maksimal pada pengurangan risiko agar dampak banjir setidaknya tidak separah tahun sebelumnya,” kata Dimas, Rabu (30/9/2026).
Anggota Komisi C DPRD Sidoarjo itu mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki pemetaan kawasan rawan banjir secara detail. Pemetaan tersebut penting karena karakteristik dan persoalan di setiap wilayah berbeda.
Menurut Dimas, langkah penanganan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing kawasan, mulai dari peningkatan kapasitas drainase, normalisasi sungai, pembangunan rumah pompa hingga penyediaan kolam retensi.
Ketua NasDem Sidoarjo ini juga mendorong agar pembangunan rumah pompa permanen dilakukan berdasarkan kajian daerah tangkapan air, kapasitas debit, saluran pembuangan, serta kesiapan operasional dan pemeliharaannya.
“Keberadaan pompa tidak akan efektif apabila tidak diikuti kesiapan operasional ketika curah hujan tinggi,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur, Dimas menilai penguatan tanggul di titik kritis, pengerukan sedimentasi, pembersihan saluran, penambahan ruang resapan, dan pembangunan sumur resapan perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memperkuat upaya pencegahan sampah masuk ke sungai dan saluran air.
“Pemerintah Sidoarjo juga kami minta memperkuat mitigasi dengan mencegah sampah masuk ke sungai dan saluran air,” katanya.
Dimas mengatakan pembangunan rumah pompa sebelumnya telah menjadi perhatian ketika dirinya berada di Badan Anggaran DPRD Sidoarjo.
"Saat itu, penambahan anggaran untuk penanganan banjir menjadi salah satu usulan yang dibahas," jelasnya.
“Alhamdulillah sekarang terealisasi. Yang awalnya hanya diproyeksikan satu, kalau tidak salah, saat ini menjadi tiga atau lima,” sambung Mas Dimas sapaan akrab Politisi Muda Partai NasDem ini.
Anggaran Naik, Hasil Harus Terukur
Persoalan banjir juga menjadi perhatian Fraksi Demokrat-NasDem dalam pembahasan Perubahan APBD Sidoarjo.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo yang disampaikan Dimas, sepanjang 2025 tercatat 22 kejadian banjir genangan.
Kejadian tersebut berdampak di 12 kecamatan dan 181 desa, dengan 1.669 kepala keluarga terdampak serta 470 warga mengungsi.
Dalam Perubahan APBD, anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase disebut meningkat dari sekitar Rp44,26 miliar menjadi Rp45,63 miliar.
Sementara itu, anggaran operasi dan pemeliharaan sistem drainase naik dari sekitar Rp18,49 miliar menjadi Rp32,27 miliar.
Di sisi lain, anggaran pembangunan sistem drainase turun dari sekitar Rp19,12 miliar menjadi Rp7,53 miliar.
Menurut Dimas, peningkatan anggaran tersebut harus diikuti ukuran keberhasilan yang jelas.
Keberhasilan program penanganan banjir, kata dia, tidak semata-mata diukur dari jumlah pompa yang dibangun atau panjang saluran yang dinormalisasi.
“Dengan tambahan anggaran tersebut, ukuran keberhasilan program banjir tidak berhenti pada berapa banyak pompa dibangun atau berapa meter saluran dinormalisasi. Yang harus diukur adalah perubahan kondisi di lapangan: apakah titik genangan berkurang, apakah tinggi dan durasi genangan menurun, serta apakah masyarakat semakin terlindungi?” kata Dimas.
Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas sistem drainase, mulai dari saluran lingkungan, saluran sekunder, saluran primer hingga sungai.
"Kapasitas setiap saluran harus disesuaikan dengan perkembangan kawasan dan perubahan tata guna lahan agar sistem drainase dapat bekerja secara optimal," ungkapnya.
Dimas meminta Satgas Air dan instrumen PIWK dioptimalkan untuk menangani persoalan drainase di tingkat wilayah.
Sementara untuk sungai maupun infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, Pemkab Sidoarjo diminta memperkuat koordinasi.
“Paradigma kita harus berubah, dari sibuk menangani air ketika banjir datang menjadi membangun sistem yang mampu mengendalikan air sebelum banjir terjadi,” ujar Dimas.
Ia menegaskan, keberhasilan mitigasi banjir seharusnya dapat terlihat dari perubahan kondisi di lapangan, antara lain berkurangnya titik genangan, ketinggian air, durasi banjir, serta semakin terlindunginya masyarakat.
“Anggaran yang disiapkan pemerintah jangan hanya habis untuk merespons banjir, tetapi benar-benar digunakan untuk mengurangi risiko dan dampak banjir sebelum bencana terjadi,” pungkas Zakaria Dimas.
Editor : Redaksi
