KABAR SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Subandi meminta pungutan terhadap pedagang yang berjualan di kawasan Car Free Day (CFD) diturunkan dari Rp 15.000-Rp 20.000 menjadi Rp 5.000 setiap kali berjualan.
Menurut Subandi, besaran pungutan perlu disesuaikan agar tidak membebani pedagang yang memanfaatkan CFD sebagai ruang untuk mencari penghasilan.
“Kita ingin masyarakat bisa menikmati ruang publik, sementara pedagang juga bisa mendapatkan kesempatan untuk berjualan,” kata Subandi dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan CFD bagi UMKM di Ops Room Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (1/10/2026).
Subandi mengusulkan, dari pungutan Rp 5.000 tersebut, Rp 2.000 dialokasikan untuk kebutuhan paguyuban pedagang, sedangkan Rp 3.000 digunakan untuk mendukung pengelolaan sampah di kawasan CFD.
Dia menegaskan, CFD merupakan ruang publik yang disediakan untuk masyarakat, bukan ruang yang dibangun untuk kepentingan bisnis.
“Car Free Day ini berdiri bukan untuk kepentingan bisnis,” kata Subandi, kamis (1/10/2026).
Menurut Bupati Subandi, pengaturan pungutan merupakan bagian dari pengelolaan internal paguyuban pedagang. Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi tanpa membebani pedagang.
“Karena itu, penataannya perlu dibicarakan bersama antara paguyuban dan pemerintah. Agar kebutuhan operasional tetap terpenuhi, tetapi tidak membebani pedagang,” katanya.
Pedagang Sebut Pungutan untuk Kebersihan dan Dana Sosial
Perwakilan Paguyuban Perkumpulan Pedagang Jalanan Indonesia (Pedalindo) menjelaskan, pungutan Rp 15.000-Rp 20.000 yang selama ini dibayarkan pedagang digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengelolaan CFD.
Di antaranya untuk kebersihan, penanganan sampah, serta dana sosial bagi anggota paguyuban yang sakit atau meninggal dunia.
Dalam rapat tersebut, paguyuban juga menyampaikan aspirasi terkait keberlangsungan usaha pedagang selama bulan Ramadan. Pelaksanaan CFD biasanya dihentikan sementara selama bulan puasa.
Pedagang berharap Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat mencarikan solusi agar mereka tetap memiliki ruang untuk berjualan selama periode tersebut.
Pada pelaksanaan tahun sebelumnya, pedagang sempat dipindahkan ke kawasan Mal Pelayanan Publik (MPP). Namun, lokasi tersebut dinilai kurang memberikan hasil karena jumlah pembeli tidak seramai ketika pedagang berjualan di kawasan CFD Alun-Alun Sidoarjo dan sekitarnya.
Pengunjung CFD Capai 18.030 Orang
Evaluasi pelaksanaan CFD tidak hanya membahas pungutan pedagang. Pemerintah juga menyoroti beban pengelolaan sampah dan penggunaan fasilitas umum yang meningkat seiring tingginya aktivitas masyarakat.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo Arif Mulyono mengatakan, jumlah pengunjung CFD dapat mencapai sekitar 18.030 orang dalam satu pelaksanaan.
Sementara itu, jumlah personel yang dikerahkan untuk menangani kebersihan kawasan CFD hanya 44 orang.
Puluhan petugas tersebut ditempatkan di 20 titik di area alun-alun dan 24 titik di kawasan sekitarnya. DLHK Sidoarjo juga menyiapkan empat unit dump truck untuk mendukung pengangkutan sampah setiap pelaksanaan CFD.
Arif mengatakan, tingginya jumlah pengunjung membuat kebutuhan penanganan sampah cukup besar. Karena itu, pengelolaan CFD tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
Pedagang melalui paguyuban dan masyarakat yang menggunakan ruang publik, kata dia, juga perlu ikut bertanggung jawab menjaga kebersihan.
“Terkait sampah, kami mengarahkan ke TPS3R terdekat. Berapa besarannya silakan. Contoh di TPS Cemengbakalan sebesar Rp 5.000 dengan penanganan sampah yang sudah diolah,” kata Arif.
Jumlah Pedagang Akan Dibatasi
Selain sampah, DLHK juga menyoroti banyaknya pedagang yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kerusakan fasilitas umum, termasuk tanaman di sekitar kawasan CFD.
Arif meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo turut melakukan penataan dan pembatasan jumlah pedagang.
“Saat ini kami pasang police line untuk median jalan yang ada. Saya minta bantuan Pak Kadis Koperasi dan UMKM agar pedagang dibuatkan karcis untuk batasan,” ujarnya.
Kerusakan Fasilitas Umum Capai Rp 36,6 Juta
Pemkab Sidoarjo juga mencatat kerusakan fasilitas umum selama pelaksanaan CFD. Kerusakan tersebut terjadi akibat tingginya aktivitas masyarakat dan pedagang di kawasan Alun-Alun Sidoarjo. Berdasarkan hasil evaluasi, total kerusakan fasilitas umum mencapai Rp 36,6 juta.
Kerusakan terbesar terjadi pada median Jalan Ahmad Yani dengan nilai sekitar Rp 28,5 juta. Sementara kerusakan median Jalan Gubernur Suryo mencapai sekitar Rp 8,1 juta.
Selain median jalan, fasilitas toilet umum juga mengalami kerusakan serta kelebihan beban penggunaan (overload).
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sidoarjo menata pelaksanaan CFD agar tetap dapat menjadi ruang publik bagi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk berusaha tanpa menimbulkan beban berlebihan terhadap fasilitas umum dan lingkungan.
Editor : Redaksi
